Kang Karsin Menghitung danBertanya.
BAGIAN 1
MALAM Jumat Kliwon saya mengunjungi kang Karsin, petani muda usia tetapi tua perhitungan. Dia sedang asyik menghitung dan menghitung di remang‑remang lampu teplok, dalam suasana hujan pertama sesudah kemarau panjang, sedangkan bau kemenyan sepoi‑sepoi menghantu dari tetangga entah siapa.
Coba bayangkan, begitu keluh kang Karsin, modal yang tertanam dalam tanah sawah, alat‑alat dan bahan benih, dan lain‑lain belum dihitung, Rp 2 juta per esuk. Jadi keuntungan cuma 6270/Rp 2 juta = 0,3% setiap panenan atau 0,075 % per bulan.(lihat tabel)
Yaa, sanggahku, tetapi kan Kakang tidak setiap hari bekerja penuh terus‑dur selama 4 bulan. Menghitunglah ia lagi. Untuk semua itu dibutuhkan kira‑kira rata‑rata 10 hari @ 6 jam kerja.
Naaah, kan lumayan, hiburku. Perjam kang Karsin mendapat Rp 6270/60 = Rp. 105/jam.
= Hohoooh! Ya jangan gitu menghitungnya; Pak. Kan itu lalu seperti Wak Spandri Kol itu, Kolnya mogok. Minta dorongan orang, yang minta Rp 500 pahala. Dia marah‑marah. Keterlaluan, katanya . Rp 500 selama seperempat jam mendorong, kan artinya Rp 2000 per jam alias gaji hampir Rp 1,5 juta per bulan; kayak menteri keuangan saja, semburnya pelit.
= Hahahaa! Saya punya kawan dosen universitas yang gajinya Rp2000 sebulan.
= Uh! Dosen goblok barangkali.
= Hahahaaa, tepat! Tepat!
= Tapi beliau punya mobil?
= Dua.
= Lho, kok bisa.
= Nah, itulah rahasianya.
= Kami kaum tani tidak punya rahasia. Kalau memang Rp 690 per panenan, ya sekian itu.
= Lha, kok masih hidup terus.
=Jelas itu tidak dari menggarap sawah. Kan Pak tahu, saya sehari hari menukang kayu. Dan sang bini, untung bini model Merapi, Pak. Keturunan Nyai Roro Kidul, babunya! Tetapi itu tadi masih belum dihitung betul‑betul. Kalau dihitung betul, dan memang itu kenyataannya, kami selalu tombok.
= Kok mau?
= Habis, lalu isteri‑anak makan apa?
= Daripada rugi, kan lebih baik berhenti jadi tani.
= Memang, memang Pak Kawan‑kawan lalu menjual sawah. Satu esuk sudah dapat beli Colt loakan. Tetapi itu pun risiko. Banyak kecelakaan dan sopir ugal‑ugalan. Saya sendiri tak berani menjual sawah. Tetapi begitu banyak sawah dijual, Pak, lantas jatuh di tangan tuan tuan tanah yang semakin luas kerajaannya.
= Kan sudah ada. UUP Agraria.
= Ah Pak .... (bisik‑bisik), andai PKI ‑ BTI masih kuasa, tidak mungkin hal‑hal semacam ini terjadi.
= Hush! Gila kau!
BAGIAN 2
= Betul! Memang betul sudah lama gila, Pak. Mana ada orang sehat mau kerja dengan tombok seperti kami ini?
= Ah, barangkali kau keliru menghitungnya, Atau barangkali kang Karsin tidak memanfaatkan Insus atau kurang mengikuti Bimas. Di Sumatera Barat sana, di sawah Laweh ada koperasi tani yang dulu cuma menghasilkan 4,5 ton/Ha, tetapi sekarang berhasil 16,3 ton gabah per HA atau 16,3 kuintal per esuk. Nah, bagai mana .... ?
= Terserahlah, saya tidak tahu bagaimana cara menghitung mereka. Tetapi seandainya pun saya menghasilkan 16 kuintal/esuk, artinya keuntungan juga baru Rp 160.000 ‑ Rp 34.000 – Rp 6.000 = Rp 120.000 per 6 bulan (tidak 4 bulan) = Rp 20.000 per bulan. Tetapi ini jelas impian. Kalau dihitung betul pos‑pos pengeluaran, mana bisa hidup! Dibanding dengan harga sawah, ya baru 1 % keuntungan. Pokoknya Pak, diputar, dipelintir, ditutupi, ditopengi, bagaimana pun akuilah ya akuilah: Indonesia sekarang makmur aman tenteram, tetapi itu hanya mungkin terjadi karena pak Tani, dan barangkali semua orang kecil, buruh, dan sebagainya. dipaksa berkorban dan memikul beban pembangunan secara samasekali tidak adil dan tidak manusiawi.
Saya mendengar sendiri, tidak bohong Iho, Pak, dua orang polisi omong‑omong di warung kopi pasar Muntilan: "Tani itu ibarat kerbau. Diberi makan pas‑pasan saja, cukup untuk menarik bajak dan garu. Tidak perlu. lebih. Agar orang‑orang kota dapat makan nasi dengan murah".
Begitu pak! Tetapi barang barang dari kota dan segala mode mode mereka boleh dijual sangat mahal di desa. Dua tahun yang lalu Toyota Kijang untuk Huller pak Lurah masih Rp 1,45 juta kosong. Sekarang sudah Rp 3 juta. Tetapi harga gabah tetap harus kerdil, begitulah. ltu Kijang contoh mewah, Pak. Tapi tentang barang barang lain, apalagi biaya anak sekolah, sudahlah, tidak sebanding dengan kenaikan harganya.
Belum terhitung kerja‑bakti wajib macam‑macam, Pak. Membereskan jalan‑raya, jembatan dan ini‑itu yang hanya dapat dinikmati kaum berkendaraan mesin, milik kaum bukan‑tani. Dan masihlah tega para pejabat, bersama para ulama, pendeta, pastor dan propesor doktor macam‑macam ras yang berkotbah: "Bangunlah desamu! Jika bukan kau sendiri yang membangun desa mu sendiri, siapa lagi!" Lalu: "Jangan pindah ke kota! Di kota hanya kesengsaraan dan maksiatlah yang menunggumu!"
Naaah, aneh juga. Jika di kota hanya kesengsaraan yang menunggu, mengapa para priyayi itu e, kok senang amat bercokol di dalam kota? Mesti ada udang di balik batu, nih. Memang betul, Pak, apa yang tersirat dari omong an dua orang polisi di warung kopi pasar Muntilan itu: Kemakmuran kota Indonesia berdiri di atas hati tersayat si tumbal tani (dan korban kaum buruh).
Katakanlah, Pak, semua ini kepada orang‑orang priyayi sana, supaya mereka tahu, atas tumbal apa mereka masih dapat makan dan tidur. Dan jikalau anak‑anak kami terus tanpa henti membanjiri kota meninggalkan desa, sudilah mereka paham, bahwa itu sangat‑ amatlah nalar, karena tidak ada manusia berakal normal mau dijadikan tumbal atau puing‑puing urung pondasi gedong orang lain. Desa akan habis? Memang kami selalu dan semakin kurang tenaga pekerja sawah, tetapi perempuan‑perempuan kami sangat subur seperti mata‑air bengawan Brantas. Dan lelaki‑lelaki kami semakin belajar dari pengalaman
BAGIAN 3
DALAM Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional III (15‑19 September 1981) tidak ada ilmuwan ekonomi maupun sosiologi satu pun yang menyinggung masalah yang tergolong paling besar dan paling vital. dalam setiap penelitian ekonomi sosial, yakni bagaimana struktur/sistem pembagian kerja dalam masyarakat, berhubung dengan pembagian hasil di Indonesia? Erat hubungannya dengan itu: Berapa biaya ekonomi birokrasi serta kedudukan/fungsinya dalam ekonomi sosial di Indonesia? Padahal sudah di tahun 1893 merintisnya sangat pagi.
JIKA dihitung betul secara ekonomi cermat, hasil bersih kang Karsin si‑petani sawah kelas II normal, yang, dapat dipakai untuk makan, sandang, menyekolahkan anak‑anak, dan seterusnya hanyalah Rp 173 sebulan per esuk atau Rp 1730/HA; dengan rentabilitas terhadap nilai sawah per esuk (lihat Kompas 30/9‑'81) 0,075% per bulan. Sebab, harga gabah sudah dikurung mati oleh mekanisme sangat ketat dari Pemerintah.
Padahal biaya‑biaya persekolahan anak‑anak, transpor, pakaian dan harga kebutuhan‑kebutuhan pola hidup kota yang agresif masuk desa, sudah tak sebanding ml lagi. Kita tahu, memang dari iai pertimbangan kahyangan nasional‑intemasional, pengekangan harga bahan‑bahan pokok seperti beras, dinilai selaku kunci strategis politik, hankam, sosial, ekonomi, dan seterusnya.
Tidak ada pemerintah satu pun di Asia ini yang dapat berdiri satu bulan tanpa digempur pemberontakan berdarah, bila tidak sanggup mengekang harga beras. Tetapi apakah itu harus berarti bahwa seluruh gemah‑ripah kerta‑raharja Nusantara kita hanya mungkin terjangkau, bila kang Karsin si‑petani (dan dik Benjo si‑buruh juga) dipaksa ber korban di luar batas? Hanya agar kaum non‑tani di kota dapat kenyang makan nasi?
Sedangkan kota (tidak sebagai daerah/orang geografik, tetapi sebagai sistem produksi dan kegiatan ekonomi/kultural) boleh leluasa menikmati kesejahteraan umum dengan bebas beruntung dari skala tinggi harga produk produk kota yang dibanjirkan masuk desa?
BAGIAN 4
AKHIR‑AKHIR INI kita membaca sekian banyak polemik dan debat tinggi tentang Ekonomi Pancasila. Itu menggembirakan, karena. debat ilmiah berarti hati yang serius ingin partisipasi dalam pemecahan soal. Khususnya mengapa jurang antara kaya dan miskin, antara yang pandai dan bodoh, antara yang kuasa dan lemah, semakin lebar dalam. Tidak perlu orang ahli, setiap orang tahu, pasti ada " sesuatu" yang tidak betul.
Hanya bagi kaum Karsin dan Benjo, semua itu masih abstrak kebak kata yang kurang meyakinkan. Memang ilmu pengetahuan selalu. dan wajar bekerja dengan abstraksi‑abstraksi, demi penemuan susunan "atom‑atom gejala" secara prinsipiel; demi penguasaan soal nanti secara umum strategis. Akan tetapi boleh jadi, itu karena bangsa kita memang berbakat abstrak “ngelmu" klenik. Atau juga. karena banyak masalah ditabukan dan ilmuwan tidak berani menyentuhnya,
Seharusnya berani (lihat: Dr Jujun Suriasumantri, "llmu Dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik", makalah inti Kongres llmu Pengetahuan Nasonal III, 15‑16 Sept. '81), akan tetapi maklumlah, menurut tradisi pribumi kita Yang sudah sangat mendarah‑daging, ilmu pengetahuan, sastra maupun seni, (agama juga!) selalu cenderung dianggap primer ada untuk memperkokoh singgasana raja. Lihatlah ekspresi spontan yang tepat menyentuh soal ini secara humor (tapi tidak kalah benar dan persis daripada uraian imiah) dalam serial kartun Ki Panji Koming di Kompas Minggu, 20 Sept '81.
Salah satu masalah Yang tergolong vital dan harus dibicarakan dalam setiap pengolahan ilmu ekonomi dan sosiologi (selaku bahan ilmu moral/etika) tapi sayang ditabukan, ialah pertanyaan kongkrit ini: Bagaimana struktur/sistem pembagian kerja dalam hubungannya dengan ketidak‑wajaran/ ketidak‑adilan pembagian hasil bersama (dalam kasus kita: di Indonesia).
Ini pertanyaan gamblang. Bukan misalnya: "Apakah Ekonomi Pancasila itu di antara kutub‑kutub sistem kapitalisme dan sosialisme?" Atau: "Mengapa dalam Ekonomi Pancasila, pertumbuhan ekonomi tidak bertentangan dengan pemerataan/demokrasi ekonomi?" atau: "Ciri Ekonomi Pancasila ialah kekeluargaan menurut UUD '45 asal 33 dan GBHN." Itu bagus untuk diskusi akademik di ruangan yang sejuk ber‑AC, berhidangan teh botol, roti taart, tetapi abstrak. Apalagi: "Jika kita semua konsekuen Pancasilais, dengan sendirinya fajar Ekonomi Pancasila akan menyingsing." Lebih repot lagi: "Ekonomi Pancasila ialah ekonomi paling keramat yang abadi sejak nenek‑moyang sampai kiamat." Kalau begitu, akan sungguh kiamat nanti.
Orang awam (termasuk penulis) hanya berkepentingan mendapat penegasan atas pertanyaan praktis ini: Liberal atau sosialis atau kapitalis atau es‑campur kapitalis dengan komunis dengan Mataram, es‑dawet UGM dengan Ul dengan Bappenas atau CSIS terserah, tetapi mbok ya dibongkar itu 'kahanan" (keadaan) di mana (antara lain) petani bekerja 4 bulan hanya mendapat Rp 690 untuk hidup sehari‑hari, plus kerjabakti membetulkan jalan untuk mobil‑mobil yang bukan miliknya, sedangkan pak X‑Y‑Z memperoleh 10juta hanya cret‑cret‑crot tandatangan.
Pertanyaan kedua: Apa fungsi ekonomis faktual dan biaya pemeliharaan lembaga‑lembaga birokrasi ditinjau dari peneropongan ekonomis nasional? Dua pertanyaan itu langsung menyangkut apa gerangan yang dimaksud oleh asas kekeluargaan" dalam UU. '45 dan GBHN.
BAGIAN 5
Tetapi itu tempo dulu. Dalam masyarakat yang sudah bergolak modem, soalnya sudah tidak lagi sa‑eka kapti sa‑eka praya model lama. Tetapi toh masih harus ada sebentuk tata‑kapti tata‑praya, yang mencegah hukum rimba kembali atau anarki. Binatang pun tidak menghendaki anarki.
Gotong‑royong diganti dengan team‑work dan pembagian kerja. Pembagian kerja yang saling mengisi, saling menguntungkan. Dulu unsur‑unsur tenaga‑kerja (buruh), pencari modal (kapitalis), pembina usaha (manajer) dan sebagainya ada semua dalam satu orang, si‑Undagi atau nelayan misalnya. ,
Sekarang ada pembagian kerja antara sekian banyak orang atau pihak. Bahkan Pemerintah atau Tentara pun sudah ikut main (V.O.C. misalnya, masih ingat?). Itu baik dan bagus dan memang tidak bisa lain. Cumaaa, cumaaa ...nah, ini pertanyaan klasik, tetapi abadi rupa‑rupanya. Lalu bagaimana cara saling membagi hasil kerjasama itu? Nah, naaah.... iya ini , iya ini! Siapa yang terus menerus cuma menggotong, siapa yang enak‑enak serba meroyong?
Yang jelas, barang‑barang hasil Kota yang masuk desa boleh naik dan naik terus harganya, sedangkan hasil desa tidak boleh naik... demi hankam nasional. Sama juga halnya, majikan boleh mogok tentang daftar kenaikan/penyesuaian gaji buruh) tetapi kaum buruh tidak boleh mogok. Apa yang sebetulnya terjadi?
Jika suatu saat dirasakan orang kota (sekali lagi: sebagai sistem ekonomi/kultural) akan lebih menguntungkan (kota. dengan bendera nasional), bila dipakai sistem modem (misalnya harga barang produk atau impor oleh kota), maka kang Karsin di desa harus membelinya dengan patokan sistem industri "modem". Gotong‑royong tradisional boleh cuti dulu.
Tetapi bila ada saat lain yang dirasakan untung oleh orang kota (misalnya membeli beras dan perbaikan jalan untuk kendaraan bermotor), maka "'ujug‑ujug". tiba‑tiba banting setir, argumen gotong‑royong tradisional itulah demi kepentingan "umum" dibriefingkan. Dan harga gabah harus “mengabdi kepentingan nasional". Dengan akibat upah‑kerja bersih untuk pak Tani cuma Rp 504/bulan (bila masih punya 3 esuk sawah,) atau Rp 17/ hari. Di jaman Belanda sebenggol/hari, Dilihat dari daya‑belinya: Rp 250 sekarang. Lho! Lho! Lho!
BAGIAN 6
DURKHEIM telah membedakan antara pembagian kerja yang spontan suka‑sama‑suka, yang berprinsip "saya bisa maju tanpa menghalang‑halangi orang lain maju juga, dengan cara kami masing‑masing" dan pembagian kerja yang terpaksa. Paksaan datang dari persaingan upah.
Seorang doktor sastra membuka restoran. Terpaksa, karena honor kedoktorannya seperti "resi di atas angin". Ada yang datang dari persaingan tempat‑kerja. Seorang S.H menjadi pesuruh kantor Bupati. Karena, maaf, hanya itu yang kebetulan lowong. Itu semua tergolong, menurut istilah yang dipakai oleh ProE Dr J.A.M. van Wezel (pidato pengukuhan pada Katholieke Hogeschool di Tilburg, Nederland, 20 Des 1979) dalam pembagian kerja paksaan murni. Tetapi yang lebih gawat lagi, dan yang kala itu belum disentuh‑olehDurkheim ialah, pembagian kerja paksaan struktural.
Seperti kasus kang Karsin dan kaum petani kita sekarang. Kekalahan kang Karsin bukan karena harga gabah rendah, itu sebabkan bangsa Indonesia kini lebih suka makan roti‑keju dan bakmi sagu, atau karena sekian ribu mahasiswa sekarang sudah insyaf, merakyat, dan ber‑KKN tanpa bayaran, menjadi petani petani teladan yang berteknologi pertanian mutahir; sehingga panenan gabah kelewat melimpah. akan tetapi karena sudah dibaut‑sekrup mati dalam suatu mesin strategis buatan kota.
Ya, tapi itu kan bukan tugas ekonomi atau sosiologi untuk memecahkan soal macam itu! Itu kan tugas politikus! Setuju ... dan tidak setuju. Sebab suka tidak suka, pengetahuan adalah kekuasaan, kata Francis Beacon sudah nun sekian abad yang lalu.
BAGIAN 7
Tetapi bolehlah, seandainya ada ahli ekonomi jaman sekarang yang masih ingin bersih steril dari kuman‑baksil yang beterbangan di tengah masyarakat dan dunia keputusan (alias politik), baiklah, cukuplah ahli tersebut menunjukkan saja (hanya menunjukkan, tidak perlu berkasak‑kusuk di departemen‑departemen atau DPR) melalui riset dan informasi mass‑media seluas mungkin (dengan bahasa sederhana), struktur‑struktur dan mekanisme faktual apa saja yang sedang beroperasi di kalangan masyarakat sehingga tentu saja logis tidak mengherankan, jurang antara kaya dan miskin, antara yang pandai dan bodoh, antara yang kuasa dan lemah, semakin hari semakin lebar.
Ini sudah jasa ahli ekonomi/ sosiologi yang sangat berharga. Sebab siapa tahu, nanti ada yang memang profesional politis atau pengambil keputusan, yang membacanya, yang tergerak hatinya dan memperbaiki yang kurang wajar dan adil dalam GBHN baru yang akan datang nanti di kelak kemudian hari barangkali. Atau siapa tahu, ada peraturan ini‑itu sebelum Pemilu datang diubah, sehingga semua, baik desa maupun kota saling menarik manfaat dengan cara lebih baik, lebih Pancasila, dan sebagainya dan seterusnya.
Sebab apa ya rela dan senang priyayi kota yang menikmati nasi putih, mendengar ucapan kedua polisi di warung kopi pasar Muntilan itu (lihat Kompas, 30‑9‑'81): "Tani itu ibarat kerbau. Pas‑pasan diberi makan, cukup agar masih bisa menarik bajak dan garu." Dan mosok Angkatan'45 senang, penghasilan tani Indonesia Merdeka kok cuma seper‑limabelas dari penghasilannya di jaman Nederlands Oost‑Indie.
Oleh Y.B. Mangunwijaya
(Seperti yang dimuat di harian KOMPAS 3 November 1981 )
